Berita  

Hendra DS : Tidak Dapat Pelayanan Dari Rumah Sakit, Pasien UHC Bisa Layangkan Protes

MEDAN (Ketix.id) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Drs Hendra DS menekankan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan dasar warganya.

Hal ini sejalan dengan dilucurkannya program meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) oleh Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution pada Desember 2022 lalu.

Pernyataan ini dikatakan Hendra DS saat Sosialisasi ke II Tahun 2024 Produk Hukum Daerah, Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas-Sub Kegiatan Publikasi Dewan) di Jalan Jermal 7 Lingkungan 5 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Minggu (4/2/2024).

“Dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bapak-ibu bisa berobat gratis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) maupun rumah sakit, yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,”kata Hendra DS.

Dikatakan Hendra, untuk tahun 2024, Pemko dan DPRD Medan telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 triliun lebih untuk sektor kesehatan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dari jumlah itu Rp 200 miliar diperuntukkan buat program UHC.

“Jadi bapak-ibu yang berobat dengan menggunakan KTP, namun tidak mendapat pelayanan dari rumah sakit bisa ajukan protes, sebab Pemko Medan telah membayarnya melalui BPJS Kesehatan, jika protesnya tidak ditanggapi lapor ke saya, nanti kita sama-sama ke rumah sakit tersebut,”tandas Hendra

Namun alhamdulillah saat ini sudah tidak terdengar lagi keluhan masyarakat yang ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan kamar penuh dan sebagainya, berbeda dengan awal-awal program UHC ini digelontornya ada saja masyarakat yang mengeluh karena mendapat penolakan dari pihak rumah sakit, kata Hendra.

Ini artinya tambah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Medan tersebut, pelayanan di rumah sakit sudah mulai baik, sosialisasi yang dilakukan telah berhasil membawa perubahan untuk rumah sakit.

Memang kata Hendra, rumah sakit tidak bisa sembarangan menolak pasien UHC, sebab dalam Perda No 4 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota ini, jika ada rumah sakit yang menolak pasien UHC dapat kenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional nya.

Untuk itu Hendra yang duduk di Komisi IV DPRD Medan ini menekakan kepada rumah sakit agar terus meningkatkan pelayanannya, layani pasien baik yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun UHC dengan baik.

Tidak hanya itu, Hendra juga mengungkapkan didalam Perda No 4 tahun 2012, kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi dan kesehatan lansia juga menjadi priorotas bagi Pemko Medan.

Hadir dalam Sosialisasi Produk hukum tersebut antara lain mewakili Camat Medan Medan Denai Fairuddin Madjrul, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Medan Denai dr Dina Lolita Daulay, serta ratusan masyarakat daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi
Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas.P06


Dilihat : 69

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *