Berita  

M.Rizki Nugraha SE : Ada Hak dan Tanggungjawab Pemerintah- Masyarakat Didalam Perda No 6 Tahun 2015

MEDAN (Ketix.id) : Kota Medan mempunyai Peraturan Daerah (Perda) No 6 tahun 2015 tentang penanggulangan persampahan. Eksekutif dan legislatif telah sepakat membuat produk hukum tentang penanggulangan persampahan ini.

Perda ini dibuat dan disahkan pada tahun 2015, dimana salahsatu poinnya adalah menyangkut hak dan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah terhadap kebersihan lingkungan

Pernyataan ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan M. Rizki Nugraha SE saat Sosialisasi ke II Tahun 2024 Produk Hukum Daerah, Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas-Sub Kegiatan Publikasi Dewan) di Jalan Bajak V Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Senin (5/2/2024).

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup M.Indra Utama, Sekretaris Lurah Harjosari II, Diarina T Sianturi, Sekretaris Camat Medan Amplas Faisal Tanjung, serta ratusan masyarakat daerah pemilihan (Dapil) IV Medan Denai, Medan Area, Medan Kota dan Medan Amplas tersebut.

“Pemerintah punya hak mengantisipasi terkait persampahan. Sedangkan masyarakat punya tanggujawab membesihkan sampah-sampah yang dihasilkan,”ujar Rizki.

Apalagi kata Politisi Partai Golkar yang duduk di Komisi III DPRD Medan ini, tidak lama lagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan mengeluarkan peraturan wali kota (Perwal) sebagai turunan Perda No 6 tahun 2015 tersebut.

 

Dimana sebut Rizki, salah satu poin dari Perwal ini adalah akan menerapkan sanksi denda bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan

Karenanya kepada bapak-ibu warga kota Medan Rizki mengingatkan untuk berhati-hati, sebab jika Perwal ini sudah di keluarkan, maka sanksipun akan diterapkan, apakah itu berupa denda atau kurungan.

“Jangan sampai kita kena sanksi denda atau kurungan hanya karena ketidakpedeluian kita dengan membuang sampah sembarangan,”sebut Rizki.

Untuk diketahui Perda No 6 Tahun 2015 yang terdiri dari 37 pasal dan XVII BAB ini juga diterapkan sanksi tegas bagi setiap orang yang melanggarnya, baik itu sanksi pidana seperti hukuman badan dan denda.

Seperti yang disebut dalam  BAB XVI, pasal (1), Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Pada ayat (2), Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Namun sampai hari ini Pemko Medan belum juga menerapkan sanksi kepada yang melanggarnya. Hal ini mungkin karena Pemko Medan sendiri belum juga menerbitkan Perwalnya.P06


Dilihat : 40

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *