Berita  

Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2012, Bayek : Masyarakat Juga Perlu Tahu Perda Sistem Kesehatan Kota

MEDAN (Ketix.id) : Mengingat begitu pentingnya kesehatan bagi masyarakat, maka Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H. Mulia Asri Rambe SH (Bayek) kembali melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota.

“Mengingat kesehatan begitu penting, maka masyarakat juga perlu mengetahui Perda Sistem Kesehatan Kota ini,”kata Bayek saat Sosialisasi ke 1 Tahun 2024 Produk Hukum Daerah, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas-Sub Kegiatan Publikasi Dewan) di Komplek Bank Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, Minggu (7/1/2024)

Terlebih lagi lanjut Bayek, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKBM) untuk warga Kota Medan.

“Melalui program UHC JKMB ini, warga Kota Medan bisa berobat secara gratis di rumah sakit yang ada di Kota Medan hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluaga (KK),” tukas Bayek.

Namun sayang, masih ada saja warga yang mengaku ditolak oleh pihak rumah sakit. Padahal dalam Perda Sistem Kesehatan Kota Medan telah menetapkan sanksi untuk rumah sakit di Kota Medan yang menolak warga Kota Medan berobat. Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan Kota Medan bisa mencabut izin operasional rumah sakit tersebut.

Di sisi lain, masih ada juga warga Kota Medan yang belum memahami dengan baik layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Seperti yang diungkap Halimah. Ibu rumahtangga yang berdomisili di Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan ini mengaku bingung ketika BPJS Kesehatan milik anaknya tidak bisa digunakan untuk berobat.

“Saat itu, anak saya menjadi korban begal, dia kena tebas oleh begal pak. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, malah dimasukkan ke ruangan Covid-19. Dikenakan biaya sampai Rp 50 juta,” ungkap Halimah saat menyampaikan aspirasinya di Sosper Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar Bayek di Kecamatan Medan Deli.

Halimah menambahkan, hingga saat ini anaknya tersebut masih menjalani terapi. Tapi sayangnya, Halimah mengaku pihak rumah sakit tidak memperkenankan dia menggunakan BPJS Kesehatan.

“Terapi pun gak bisa pakai BPJS Kesehatan pak. Padahal, pen di dalam tubuhnya belum dicabut. Mohon dibantulah pak,” pinta Halimah.

Menanggapi hal itu, Bayek mengatakan, secara regulasi memang hal itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Walau demikian, Bayek mengaku akan berupaya dan mencari solusi yang terbaik untuk perobatan anak ibu Halimah tersebut.

Warga lainnya, Ismaria Purba mengatakan saudaranya pernah mengalami kecelakaan tapi tidak mendapatkan pelayanan yang jelas di rumah sakit. Pihak rumah sakit berkelit bahwa harus ada surat keterangan kronologis kecelakaan terlebih dahulu dari kepolisian. “Padahal si korban sudah berdarah- darah. Maunyakan, diobati dululah,” ungkapnya.

Bayek menjelaskan, korban kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh Jasa Raharja dengan biaya pertanggungan maksimal Rp 20 juta. Jika lebih dari Rp 20 juta, barulah akan dicover oleh BPJS Kesehatan.

“Kalau kecelakaan lalu lintas, lapor dahulu ke polisi. Laporan dari polisi itulah yang akan menjadi dasar pertanggungan Jasa Raharja sebanyak Rp 20 juta dan bila lebih dari itu, akan ditanggung BPJS Kesehatan,” jelas Sekretaris Komisi IV DPRD Medan ini.

Lain halnya dengan Ihdam. Warga Gang Bayor, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan ini mempertanyakan tentang program stunting.

“Poin penting apa yang akan Pak Bayek lakukan untuk mengurangi angka stunting jika terpilih lagi sebagai Anggota DPRD Kota Medan di periode mendatang,” paparnya.

Dijelaskan Bayek saat ini dia didaulat menjadi bapak asuh anak stunting di Kota Medan. “Saya bersama Pak Musa Rajekshah atau Ijeck dan Rahmaddianshah menjadi bapak asuh duta stunting. Menurut saya, mengatasi stunting harus dimulai sejak dini, sejak si ibu hamil. Hal ini sudah kita lakukan dan kita akan lihat hasilnya kedepan,” paparnya.

Hasil program tersebut bisa dilihat pada akhir 2024 nanti. Meningat saat ini, Musa Rajekshah selaku Ketua DPD Partai Golkar Sumut telah menggelontorkan anggaran puluhan juta rupiah setiap bulan untuk mengatasi masalah stunting ini.

Hadir dalam sosper tersebut perwakilan kecamatan dan kelurahan, Ketua PK Golkar Medan Labuhan, Mahmud, Sekretaris, Faisal, Bendahara dan pengurus lainnya, Penasehat KPPG Medan Labuhan, Hj Amelia Lubis.

Ketua Bayek Center, Suhaida, Ketua Harian sekaligus Ketua Komunitas Senam Bayek Center, Yati, Ayahanda, Zulkifli Lubis, para Komunitas Senam Bayek Center, serta ratusan masyarakat Dapil II lainnya.P06


Dilihat : 34

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *